Masyarakat Dusun Pandansari dan Desa Maman, Kec. Moyo Hulu, menghendaki agar pemerintah daerah bisa memberikan kompensasi atas lahan yang terkena proyek Bendungan Batu Bulan, karena mereka adalah pihak yang belum mendapatkan ganti rugi pada saat terjadinya pembayaran kepada warga lainnya pada tahun 2006. Demikian permintaan warga pada saat hearing dengan Komisi I DPRD Kab. Sumbawa pada Senin siang (26/11) yang dimulai sekitar pukul 10.30 WITA.
Juru bicara warga, Agus Subandi yang didampingi oleh Kades Maman, Masujam dalam pernyataannya menyatakan bahwa pembayaran kompensasi pada tahun 2006 lalu kepada sekelompok warga atau yang lebih dikenal sebagai kelompok Ahmad Junaidi sebesar Rp. 5 juta ternyata menyisakan warga yang belum menerima pembayarannya, padahal mereka juga menjadi korban dari proyek tersebut. Atas dasar itu maka mereka saat ini menghendaki agar pemerintah dapat membayarkan kembali dengan nilai lahan sesuai harga saat ini dan bukan senilai pada tahun 2006. Kades Maman, Masujam menambahkan agar pemerintah dapat mengalokasikan kembali anggaran kompensasi tersebut pada APBD tahun anggaran 2013 mendatang.
Ketua Komisi I DPRD Kab. Sumbawa, Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si. yang didampingi H. Nurdin Marjuni, SH dan Jack Morsa H. Abdullah, S.Adm., dalam tanggapannya mengatakan bahwa Komisi I memiliki kepentingan untuk menuntaskan persoalan ini karena masalah agraria merupakan persoalan yang cukup kompleks dan sangat sensitif. Sehingga dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan dengan pihak eksekutif untuk memperjelas pemetaannya, mana tanah yang sudah dikompensasi dan mana yang belum.
Hearing tersebut pada akhirnya menyepakati untuk dilakukan pertemuan kembali yang dihadiri oleh instansi teknis terkait, seperti Asisten II, Bagian Pemerintahan, Bagian Aset, dan Bagian Hukum Setda Sumbawa dari pihak eksekutif, Komisi I DPRD Kab. Sumbawa maupun warga Dusun Pandansari dan Desa Maman. Pertemuan
tersebut direncanakan akan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2012 mendatang. (WS).
