Sumbawa Besar, WARTASumbawa.
Dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap
APBD Perubahan Kab. Sumbawa Tahun 2012, Kamis (04/10), sebagian besar fraksi di DPRD Kab.
Sumbawa menyampaikan persoalan yang beragam, namun sebagian besar salah satunya
mengutarakan persoalan yang sama yaitu terkait optimalisasi peningkatan
pendapatan dari potensi PAD yang belum sepenuhnya terserap secara baik oleh
pemerintah daerah. Hampir seluruh fraksi menyampaikan pandangan bahwa
pemerintah daerah tidak serius, tidak cermat, dan tidak memiliki inovasi dalam
mengupayakan adanya penambahan potensi pendapatan daerah, baik dari pajak,
retribusi maupun pendapatan lainnya.
Beberapa tambahan yang
disampaikan oleh F-PDIP diantaranya menyorot persoalan keberadaan tenaga
kontrak, masih terjadinya kelemahan dalam fungsi-fungsi penganggaran, dan
akuisisi saham 7% PT. NNT, serta persoalan mutasi yang masih belum menerapkan
"right man on the right job".
F-HANURA menyorot persoalan pendidikan, yaitu
tidak disiplinnya tenaga pendidik yang berada didaerah terpencil, selain itu
meminta pemerintah daerah untuk benar-benar meningkatkan sektor pertanian,
memperhatikan kebutuhan tenaga dokter spesialis, dan melaksanakan program bedah
rumah.
Sedangkan F-PKS mempersoalkan optimalisasi
potensi pariwisata dan optimalisasi dari Loka Latihan Kerja (LLK). Sementara F-Amanat Pelopor dalam pandangannya
mempersoalkan mahalnya biaya kepengurusan akte kelahiran anak, belum optimalnya
kinerja bidang ekonomi Setda Sumbawa, adanya anggaran penanggulangan
kemiskinan, pembuangan limbah sampah yang dibuang ke sungai, dan penguasaan
saham PT. NNT. Sedangkan F-Bintang Kebangsaan menyorot persoalan realisasi Kota
Terpadu Mandiri (KTM) Labangka yang "jalan ditempat", evaluasi secara
menyeluruh terhadap program PNPM, dan dibentuknya tim khusus yang bertugas
memantau dan mengawasi seluruh proses pembangunan fisik di Kab. Sumbawa. (WS)