Hearing Warga Korban Genangan Bendungan Batu Bulan di DPRD Kab. Sumbawa

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Masyarakat Dusun Pandansari dan Desa Maman, Kec. Moyo Hulu, menghendaki agar pemerintah daerah bisa memberikan kompensasi atas lahan yang terkena proyek Bendungan Batu Bulan, karena mereka adalah pihak yang belum mendapatkan ganti rugi pada saat terjadinya pembayaran kepada warga lainnya pada tahun 2006. Demikian permintaan warga pada saat hearing dengan Komisi I DPRD Kab. Sumbawa pada Senin siang (26/11) yang dimulai sekitar pukul 10.30 WITA. 

Juru bicara warga, Agus Subandi yang didampingi oleh Kades Maman, Masujam dalam pernyataannya menyatakan bahwa pembayaran kompensasi pada tahun 2006 lalu kepada sekelompok warga atau yang lebih dikenal sebagai kelompok Ahmad Junaidi sebesar Rp. 5 juta ternyata menyisakan warga yang belum menerima pembayarannya, padahal mereka juga menjadi korban dari proyek tersebut. Atas dasar itu maka mereka saat ini menghendaki agar pemerintah dapat membayarkan kembali dengan nilai lahan sesuai harga saat ini dan bukan senilai pada tahun 2006. Kades Maman, Masujam menambahkan agar pemerintah dapat mengalokasikan kembali anggaran kompensasi tersebut pada APBD tahun anggaran 2013 mendatang. 

Ketua Komisi I DPRD Kab. Sumbawa, Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si. yang didampingi H. Nurdin Marjuni, SH dan Jack Morsa H. Abdullah, S.Adm., dalam tanggapannya mengatakan bahwa Komisi I memiliki kepentingan untuk menuntaskan persoalan ini karena masalah agraria merupakan persoalan yang cukup kompleks dan sangat sensitif. Sehingga dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan dengan pihak eksekutif untuk memperjelas pemetaannya, mana tanah yang sudah dikompensasi dan mana yang belum.

Hearing tersebut pada akhirnya menyepakati untuk dilakukan pertemuan kembali yang dihadiri oleh instansi teknis terkait, seperti Asisten II, Bagian Pemerintahan, Bagian Aset, dan Bagian Hukum Setda Sumbawa dari pihak eksekutif, Komisi I DPRD Kab. Sumbawa maupun warga Dusun Pandansari dan Desa Maman. Pertemuan tersebut direncanakan akan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2012 mendatang. (WS).

BEM UNSA Tolak RUU Kamnas

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM REMA) UNSA melakukan aksi menolak RUU Kamnas, Selasa siang (20/11). Aksi yang dilakukan dalam bentuk longmarch, orasi dan aksi teatrikal ini, selain menolak RUU Kamnas juga menuntut agar pemerintah memfungsikan aparatur negara sesuai fungsinya, mewujudkan aparat keamanan sebagai sahabat rakyat, penegakan supremasi hukum dan penyelesaian konflik dengan cara persuasif.

Aksi yang dipimpin oleh Sabaruddin sebagai korlap, pada intinya menilai bahwa RUU Kamnas sangat kontroversial karena banyak isi dari RUU tersebut justru merusak tatanan demokrasi yang saat ini dibangun di Indonesia. RUU ini juga tidak lebih sama dengan menghidupkan kembali gaya Orde Baru. (WS)

Permohonan Maaf Admin WARTASumbawa

Kami dari Admin WARTASumbawa menyampaikan permohonan maaf kepada pembaca setia atas ketidakhadiran kami dalam memberikan informasi dikarenakan adanya persoalan teknis internal sejak awal bulan November 2012. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu kami benahi dan sempurnakan. Kedepan kami akan berusaha untuk tetap memberikan informasi yang terbaik untuk anda.

Terimakasih atas permaklumannya

Admin,

Hari Sumpah Pemuda di Sumbawa Besar

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2012, sebanyak dua kelompok massa, yaitu Pemuda Sadar Samawa (PASS) dan Front Keadilan Rakyat (FKR) melakukan aksi unjuk rasa di Sumbawa Besar, Senin pagi (29/10) sekitar pukul 09.30 Wita. Dalam aksinya massa melakukan aksi long march (berjalan kaki) memutari sepanjang jalan protokol di Sumbawa Besar, sambil berorasi menyangkut persoalan bangsa ini.

 

PASS yang dipimpin oleh Korlapnya, Ary Sanjaya dalam pernyataan sikapnya menyatakan bahwa bangsa Indonesia masih belum berdaulat secara politik karena masih dipengaruhi oleh orang atau bangsa lain, belum bisa mandiri secara ekonomi karena masih menjadi budak dari kapitalisme asing, dan belum bermartabat secara budaya karena masih banyaknya budaya barat yang dicontoh oleh bangsa ini.

Sementara FKR yang dipimpin oleh Korlapnya, Ary Anggara menyatakan tuntutannya antara lain kembalikan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, pendidikan gratis, naikkan harga komoditi petani dan upah buruh sesuai UMP, bangun bendungan, tolak pertambangan, dan hancurkan budaya korupsi. (WS)

Semangat PESAN Dalam Peringatan Sumpah Pemuda

Sumbawa Besar, WARTASumbawa. 

Para pelajar yang tergabung dalam Pelajar Samawa Anti Narkoba (PESAN) melakukan kegiatan malam renungan memperingati Hari Sumpah Pemuda di Lapangan Pahlawan, malam ini (27/10) yang dimulai sekitar pukul 20.00 Wita. Sebanyak 20-an pelajar ini melakukan kegiatan renungan dengan penuh khidmat didampingi oleh pembina PESAN, Edi Susanto. Dalam sambutannya kepada PESAN, Edi Susanto mengatakan bahwa pemuda adalah penerus bangsa. Dipundak para pemuda pemudi ada tanggung jawab yg sangat besar, yaitu salah satunya memerangi narkoba sesuai dengan moto dari PESAN, "Generasi Sehat Jaminan Masa Depan Bangsa". 

Dalam kegiatan tersebut juga terdapat pembacaan teks Sumpah Pemuda, yang dibacakan dengan lantang dan penuh semangat oleh salah seorang pelajar SMAN 1 Sumbawa Besar, Rimas Intan Katari. Sekitar satu jam acara peringatan Sumpah Pemuda tersebut dilakukan oleh anak-anak PESAN. Walaupun satu jam kegiatan itu berlangsung, namun terasa lebih bermakna mengingat hal itu dilakukan oleh generasi bangsa yang perduli akan masa depan bangsa dan negaranya. Salam Pemuda Indonesia !! (WS)

Aksi SERPOG di Kantor Daerah Kab. Sumbawa

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Massa Serikat Pekerja Progresif (SERPOG) Sumbawa kembali melakukan aksi terkait dengan kebijakan penghapusan sistem outsourcing di PT. PLN Cabang Sumbawa, di Kantor Daerah Kab. Sumbawa, Kamis siang (25/10). Puluhan massa SERPOG dipimpin Sofyan 'Koplut' tersebut menuntut adanya pengangkatan menjadi karyawan tetap di PT. PLN Cabang Sumbawa, bagi para tenaga kerja kontrak (outsourcing) yang justru melakukan pekerjaan seperti karyawan tetap PT. PLN. 

"Hasil pengawasan dari pengawas Disnakertrans Kab. Sumbawa mengakui adanya penyimpangan yang terjadi terkait tenaga kontrak (outsourcing) di Kantor PT. PLN Kab. Sumbawa. Hal ini bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", sebut Sofyan 'Koplut" yang ditemui oleh WARTASumbawa.

Adapun tuntutan yang disampaikan oleh SERPOG, yaitu menuntut pengangkatan tenaga kerja outsourcing menjadi karyawan tetap dan menghapus sistem outsourcing di PT. PLN Cabang Sumbawa. Massa akhirnya diterima oleh Asisten I Setda Sumbawa, Drs. Umar Idris dan Manager Cabang PT. PLN Sumbawa, Edy Sumarto, untuk membicarakan persoalan yang menjadi tuntutan massa aksi.

Dalam pertemuan tersebut pada akhirnya menghasilkan 3 hal yang menjadi rekomendasi, yaitu pertama, agar aspirasi yang disampaikan oleh SERPOG dapat ditindaklanjuti kepada Kantor Wilayah PT. PLN di Mataram maupun Kantor PT. PLN Pusat. Kedua, meminta manajemen PT. PLN Cabang Sumbawa agar tidak melakukan tindakan PHK sebelum ada keputusan Menakertrans menyangkut tenaga kontrak outsourcing, dan ketiga  agar manajemen PT. PLN Cabang Sumbawa tidak melakukan mutasi ataupun intimidasi terhadap tenaga kerja outsourcing yang ada. (WS)

 

Kunjungan Pangdam Udayana ke Kab. Sumbawa

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Secara umum wilayah teritorial Kodim 1607/Sumbawa sejauh ini masih kondusif dan belum ditemukan adanya pelanggaran yang berarti. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Pangdam IX/Udayana, Mayjen. TNI. Wisnu B. Tanaya pada saat melakukan kunjungan kerja ke Kab. Sumbawa, Kamis siang (25/10) sekitar pukul 13.30 Wita. "Kondisi stabilitas keamanan wilayah ini agar selalu dijaga dengan melakukan koordinasi dengan aparat terkait dan instansi pemda setempat", tambah Pangdam IX/Udayana.

 

Kedatangan Pangdam IX/Udayana beserta rombongan diterima langsung di Wisma Daerah, dan dilanjutkan kemudian dengan kunjungan sekaligus arahan terhadap seluruh anggota Kodim 1607/Sumbawa bertempat di koridor Makodim. Setelah melakukan kunjungan dan arahan, Pangdam IX/Udayana, Mayjen. TNI. Wisnu B. Tanaya beserta rombongan terbang menuju Benete, Maluk, KSB menggunakan pesawat PT. NNT untuk selanjutnya langsung menuju BIL, kembali ke Makodam Udayana di Bali. (WS)

SERPOG Serbu Disnakertrans Kab. Sumbawa

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Puluhan massa yang mengatasnamakan Serikat Pekerja Progresif (SERPOG) Unit PLN, Rabu siang (24/10) sekitar pukul 10.00 Wita, mendatangi Kantor Disnakertrans Kab. Sumbawa. Mereka menginginkan adanya pertemuan dengan pihak PT. PLN Cabang Sumbawa dengan mediasi Disnakertrans, terkait dengan persoalan status tenaga kerja outsourcing di PT. PLN Cabang Sumbawa. Massa menghendaki agar istilah tenaga outsourcing di perusahaan listrik milik negara ini dihapus, dan segera mengangkat mereka menjadi karyawan tetap. Menurut mereka pekerjaan yang selama ini dilakukan adalah pekerjaan karyawan tetap, namun pada kenyataannya mereka hanya tenaga kontrak (outsourcing), sementara disatu sisi mereka sudah bekerja paling sedikit selama 9 s/d 20 tahun.

"Kami mengatasnamakan SERPOG Unit PLN akan tetap menuntut status kami sebagai karyawan tetap, bukan sebagai karyawan kontrak atau outsourcing", ujar juru bicara SERPOG, Sofyan 'Koplut' saat ditemui oleh WARTASumbawa disela pertemuan. Sementara itu Sekjen SERPOG KASBI, Kamaluddin mengungkapkan bahwa pihak Disnakertrans Kab. Sumbawa harus mengkaji kembali persoalan ini, karena nasib karyawan non tetap di PT. PLN Cabang sama dengan porsi pekerjaan karyawan tetap. 

"Hal ini sama saja dengan penyimpangan hak pekerja yang sudah diatur UU", ungkap Din, sapaan akrabnya kepada WARTASumbawa.

Dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh perwakilan PT. PLN Cabang Sumbawa. Pihak Disnakertrans yang diwakili oleh Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Kab. Sumbawa, Khairil Anwar, S.Sos, tidak berkomentar banyak dalam hal ini, namun hal ini akan dibicarakan secepatnya dengan pihak PT. PLN Cabang Sumbawa. (WS)

Pasca Bentrokan di Bima

Bima, WARTASumbawa.

Pasca bentrokan yang terjadi di Desa Kalampa dan Desa Samili dengan Desa Dadibou yang dibantu oleh Desa Risa dan Desa Donggo Bolo, situasi diwilayah tersebut saat ini mulai berangsur-angsur normal. Pantauan WARTASumbawa terlihat aktivitas masyarakat di kedua desa yang terlibat bentrokan sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Namun keunikan yang muncul pasca kerusuhan yaitu adanya kendaraan polisi yang standby menunggu untuk mengantar dan menjemput pelajar SMP dan SMA menuju kesekolah masing-masing, begitujuga sebaliknya, walaupun masih ada sebagian pelajar yang diantar dan dijemput oleh orang tuanya.  

Sementara itu di dua desa yang bertikai, masih nampak pasukan dari kepolisian yang berjaga-jaga dilokasi untuk menjaga kemungkinan yang bisa saja terjadi, walaupun masyarakat sudah tidak saling serang kembali. Hal ini didasari oleh belum adanya perdamaian diantara pihak yang bertikai. Pihak kepolisian dilapangan yang ditemui WARTASumbawa juga belum bisa memastikan mengenai kepastian jadwal penarikan mundur personil kepolisian dari desa-desa yang bertikai. (WS)

Pembentukan dan Pelatihan Kader Anti Narkoba di Mataram

Mataram, WARTASumbawa. 

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, dalam acara Pembentukan dan Pelatihan Kader Anti Narkoba di Hotel Santosa, Selasa (23/10) menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada satu daerah pun yang dinyatakan bebas dari masalah narkoba. Sebagai konsekuensinya maka aksi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat pemerintahan dan kepolisian. Melainkan tanggung jawab semua elemen masyarakat. Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram, Drs. H. Khalid tersebut juga meminta agar Kader P4GN mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi program P4GN ditengah masyarakat, khususnya warga Kota Mataram.

Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Mataram, Drs. H. Latif Nadjib, MM., menyatakan bahwa kegiatan pembentukan kader Anti Narkoba sebenarnya berjumlah 200 orang, namun pelatihannya dilaksanakan secara bertahap yaitu sebanyak 50 orang per-angkatan. Narasumber kegiatan ini didatangkan dari BPOM, Rumah Sakit Jiwa (RSJ), Kepolisian dan Dinas Kesehatan. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai bekal untuk mendorong percepatan Kota Mataram Bebas Narkoba sebelum tahun 2015. Peserta pelatihan ini sendiri berasal dari organisasi pemuda, mahasiswa, organisasi wanita, mantan pengguna narkoba, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kepala lingkungan, serta para mubaligh se-Kota Mataram. (WS)