Hearing Warga Desa Jamu Dengan Komisi II DPRD Kab. Sumbawa

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Puluhan warga Desa Jamu, Kec. Lunyuk, senin siang (03/12) mendatangi Kantor DPRD Kab. Sumbawa untuk menuntut jatah hidup (jadup) tahap II yang sampai saat ini belum diterima oleh sekitar 48 KK, yaitu sebesar Rp. 500.000,-/bulan untuk masing-masing KK. Pemberian jadup tersebut terkait dengan proyek pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kemensos RI kepada warga Desa Jamu, Kec. Lunyuk pada tahun 2011 lalu.

 Juru bicara pendamping warga, Abdul Haris Munandar dalam hearing tersebut mempertanyakan alasan pemerintah yang tidak kunjung memberikan jadup tahap II tersebut kepada warga, padahal jadup tahap I tidak memiliki masalah apapun karena masyarakat sudah menerimanya.

"Mengapa jadup tahap II sampai saat ini belum diberikan kepada masyarakat. Atas dasar itu maka kami menduga adanya indikasi korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintah, walaupun bukan dalam bentuk uang. Kami akan melaporkan hal ini kepada pihak aparat berwenang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sumbawa atas adanya indikasi penyimpangan menyangkut jadup bagi warga Desa Jamu, Kec. Lunyuk".

Kabid Bina Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kab. Sumbawa, Drs. Sulaiman, yang hadir dalam hearing tersebut menjawab bahwa jadup dalam program KAT yang diberikan kepada warga Desa Jamu merupakan kewenangan dari Dinas Sosial Propinsi NTB. Dinas Sosial Kab. Sumbawa hanya berperan sebagai pendamping pada saat evaluasi dan monitoring saja. Sehingga yang bisa menjawab secara jelas persoalan ini adalah pihak Dinas Sosial Propinsi NTB.

Ketua Komisi IV DPRD Kab. Sumbawa, Sambirang Ahmadi, S.Ag., M.Si., dalam tanggapannya setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak memutuskan untuk melakukan pertemuan kembali yang menghadirkan seluruh pihak yang berkepentingan, seperti Dinas Sosial Propinsi NTB, Dinas Sosial Kab. Sumbawa, Camat Lunyuk, Kades Jamu, dan warga Desa Jamu sendiri. Pertemuan tersebut dijadwalkan akan dilangsungkan pada Rabu mendatang, (05/12). Sedangkan menyangkut keinginan warga untuk melaporkan adanya indikasi korupsi ke Kejaksaan Negeri Sumbawa, Komisi IV mempersilahkan karena tidak mungkin ada intervensi Komisi IV terhadap keinginan masyarakat. (WS)

 

Limbah Emas Diduga Penyebab Tewasnya Hewan Ternak Warga

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Aktifitas pengolahan emas secara tradisional yang dilakukan oleh para penambang rakyat di Kec. Lape diduga kuat telah memakan korban hewan ternak warga setempat. Hal ini terlihat langsung dilapangan  setelah ditemukan adanya sejumlah hewan ternak sapi yang tewas didekat lokasi pembuangan limbah bekas penambangan. Pemandangan tersebut sungguh ironis mengingat walaupun terdapat bangkai sapi didekat lokasi pembuangan limbah hasil penambangan emas, namun aktifitas pengolahan emas oleh masyarakat masih berlanjut tanpa terganggu oleh keberadaan bangkai sapi tersebut. Selain itu juga bangkai sapi tersebut menimbulkan bau yang menyengat, tanpa ada yang berusaha menyingkirkan bangkai hewan dari lokasi pembuangan limbah.

Menurut pengakuan warga setempat bahwa kematian hewan ternak itu disebabkan karena meminum air limbah hasil pembuangan pengolahan emas yang berada didekat dengan keberadaan hewan ternak warga. Sementara pihak Dinas Peternakan Kab. Sumbawa menyatakan bahwa sampai dengan saat ini belum ada laporan yang masuk terkait dengan kematian hewan ternak. Namun mereka akan berkoordinasi dengan instansi terkait atas kasus matinya hewan ternak tersebut, apakah mati karena meminum limbah hasil pengolahan emas atau ada sebab lain. (WS).

Penertiban Poster Tidak Berijin oleh Satpol PP Kab. Sumbawa

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Sebanyak 68 buah poster yang tidak berijin, Selasa siang ini (27/11) ditertibkan dalam operasi penertiban rutin yang dilakukan oleh Satpol PP Kab. Sumbawa. Poster maupun spanduk tidak berijin tersebut sebagian besar didominasi oleh poster terkait dengan pencalonan menjelang Pemilukada NTB 2013 mendatang.

Kasat Pol PP Kab. Sumbawa, I Made Patria, S.AP, yang ditemui WARTASumbawa diruangan kantornya menyatakan bahwa penertiban atas poster maupun spanduk ini adalah yang kesekian kalinya dilakukan oleh Pol PP, dan kebanyakan merupakan poster dan spanduk yang tidak berijin dan dianggap menyalahi aturan.

"Kaitan spanduk yang tidak berijin, terlebih-lebih spanduk pencalonan, secara jelas-jelas telah menyalahi aturan. Saat ini belum saatnya kampanye. Untuk itu demi menjaga kondusifitas maka dilakukanlah penertiban", ujar I Made Patria, S.AP.

Lokasi penertiban poster dan spanduk yang paling banyak diamankan adalah diseputar Jl. Hasanuddin, Jl. Diponegoro, dan Jl. Garuda. Bahkan juga ada poster yang ditertibkan di areal jalan menuju Kantor DPRD Kab. Sumbawa, walaupun tidak sebanyak ditiga lokasi sebelumnya. (WS).

Hearing Warga Korban Genangan Bendungan Batu Bulan di DPRD Kab. Sumbawa

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Masyarakat Dusun Pandansari dan Desa Maman, Kec. Moyo Hulu, menghendaki agar pemerintah daerah bisa memberikan kompensasi atas lahan yang terkena proyek Bendungan Batu Bulan, karena mereka adalah pihak yang belum mendapatkan ganti rugi pada saat terjadinya pembayaran kepada warga lainnya pada tahun 2006. Demikian permintaan warga pada saat hearing dengan Komisi I DPRD Kab. Sumbawa pada Senin siang (26/11) yang dimulai sekitar pukul 10.30 WITA. 

Juru bicara warga, Agus Subandi yang didampingi oleh Kades Maman, Masujam dalam pernyataannya menyatakan bahwa pembayaran kompensasi pada tahun 2006 lalu kepada sekelompok warga atau yang lebih dikenal sebagai kelompok Ahmad Junaidi sebesar Rp. 5 juta ternyata menyisakan warga yang belum menerima pembayarannya, padahal mereka juga menjadi korban dari proyek tersebut. Atas dasar itu maka mereka saat ini menghendaki agar pemerintah dapat membayarkan kembali dengan nilai lahan sesuai harga saat ini dan bukan senilai pada tahun 2006. Kades Maman, Masujam menambahkan agar pemerintah dapat mengalokasikan kembali anggaran kompensasi tersebut pada APBD tahun anggaran 2013 mendatang. 

Ketua Komisi I DPRD Kab. Sumbawa, Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si. yang didampingi H. Nurdin Marjuni, SH dan Jack Morsa H. Abdullah, S.Adm., dalam tanggapannya mengatakan bahwa Komisi I memiliki kepentingan untuk menuntaskan persoalan ini karena masalah agraria merupakan persoalan yang cukup kompleks dan sangat sensitif. Sehingga dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan dengan pihak eksekutif untuk memperjelas pemetaannya, mana tanah yang sudah dikompensasi dan mana yang belum.

Hearing tersebut pada akhirnya menyepakati untuk dilakukan pertemuan kembali yang dihadiri oleh instansi teknis terkait, seperti Asisten II, Bagian Pemerintahan, Bagian Aset, dan Bagian Hukum Setda Sumbawa dari pihak eksekutif, Komisi I DPRD Kab. Sumbawa maupun warga Dusun Pandansari dan Desa Maman. Pertemuan tersebut direncanakan akan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2012 mendatang. (WS).

BEM UNSA Tolak RUU Kamnas

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM REMA) UNSA melakukan aksi menolak RUU Kamnas, Selasa siang (20/11). Aksi yang dilakukan dalam bentuk longmarch, orasi dan aksi teatrikal ini, selain menolak RUU Kamnas juga menuntut agar pemerintah memfungsikan aparatur negara sesuai fungsinya, mewujudkan aparat keamanan sebagai sahabat rakyat, penegakan supremasi hukum dan penyelesaian konflik dengan cara persuasif.

Aksi yang dipimpin oleh Sabaruddin sebagai korlap, pada intinya menilai bahwa RUU Kamnas sangat kontroversial karena banyak isi dari RUU tersebut justru merusak tatanan demokrasi yang saat ini dibangun di Indonesia. RUU ini juga tidak lebih sama dengan menghidupkan kembali gaya Orde Baru. (WS)

Permohonan Maaf Admin WARTASumbawa

Kami dari Admin WARTASumbawa menyampaikan permohonan maaf kepada pembaca setia atas ketidakhadiran kami dalam memberikan informasi dikarenakan adanya persoalan teknis internal sejak awal bulan November 2012. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu kami benahi dan sempurnakan. Kedepan kami akan berusaha untuk tetap memberikan informasi yang terbaik untuk anda.

Terimakasih atas permaklumannya

Admin,

Hari Sumpah Pemuda di Sumbawa Besar

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2012, sebanyak dua kelompok massa, yaitu Pemuda Sadar Samawa (PASS) dan Front Keadilan Rakyat (FKR) melakukan aksi unjuk rasa di Sumbawa Besar, Senin pagi (29/10) sekitar pukul 09.30 Wita. Dalam aksinya massa melakukan aksi long march (berjalan kaki) memutari sepanjang jalan protokol di Sumbawa Besar, sambil berorasi menyangkut persoalan bangsa ini.

 

PASS yang dipimpin oleh Korlapnya, Ary Sanjaya dalam pernyataan sikapnya menyatakan bahwa bangsa Indonesia masih belum berdaulat secara politik karena masih dipengaruhi oleh orang atau bangsa lain, belum bisa mandiri secara ekonomi karena masih menjadi budak dari kapitalisme asing, dan belum bermartabat secara budaya karena masih banyaknya budaya barat yang dicontoh oleh bangsa ini.

Sementara FKR yang dipimpin oleh Korlapnya, Ary Anggara menyatakan tuntutannya antara lain kembalikan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, pendidikan gratis, naikkan harga komoditi petani dan upah buruh sesuai UMP, bangun bendungan, tolak pertambangan, dan hancurkan budaya korupsi. (WS)

Semangat PESAN Dalam Peringatan Sumpah Pemuda

Sumbawa Besar, WARTASumbawa. 

Para pelajar yang tergabung dalam Pelajar Samawa Anti Narkoba (PESAN) melakukan kegiatan malam renungan memperingati Hari Sumpah Pemuda di Lapangan Pahlawan, malam ini (27/10) yang dimulai sekitar pukul 20.00 Wita. Sebanyak 20-an pelajar ini melakukan kegiatan renungan dengan penuh khidmat didampingi oleh pembina PESAN, Edi Susanto. Dalam sambutannya kepada PESAN, Edi Susanto mengatakan bahwa pemuda adalah penerus bangsa. Dipundak para pemuda pemudi ada tanggung jawab yg sangat besar, yaitu salah satunya memerangi narkoba sesuai dengan moto dari PESAN, "Generasi Sehat Jaminan Masa Depan Bangsa". 

Dalam kegiatan tersebut juga terdapat pembacaan teks Sumpah Pemuda, yang dibacakan dengan lantang dan penuh semangat oleh salah seorang pelajar SMAN 1 Sumbawa Besar, Rimas Intan Katari. Sekitar satu jam acara peringatan Sumpah Pemuda tersebut dilakukan oleh anak-anak PESAN. Walaupun satu jam kegiatan itu berlangsung, namun terasa lebih bermakna mengingat hal itu dilakukan oleh generasi bangsa yang perduli akan masa depan bangsa dan negaranya. Salam Pemuda Indonesia !! (WS)

Aksi SERPOG di Kantor Daerah Kab. Sumbawa

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Massa Serikat Pekerja Progresif (SERPOG) Sumbawa kembali melakukan aksi terkait dengan kebijakan penghapusan sistem outsourcing di PT. PLN Cabang Sumbawa, di Kantor Daerah Kab. Sumbawa, Kamis siang (25/10). Puluhan massa SERPOG dipimpin Sofyan 'Koplut' tersebut menuntut adanya pengangkatan menjadi karyawan tetap di PT. PLN Cabang Sumbawa, bagi para tenaga kerja kontrak (outsourcing) yang justru melakukan pekerjaan seperti karyawan tetap PT. PLN. 

"Hasil pengawasan dari pengawas Disnakertrans Kab. Sumbawa mengakui adanya penyimpangan yang terjadi terkait tenaga kontrak (outsourcing) di Kantor PT. PLN Kab. Sumbawa. Hal ini bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", sebut Sofyan 'Koplut" yang ditemui oleh WARTASumbawa.

Adapun tuntutan yang disampaikan oleh SERPOG, yaitu menuntut pengangkatan tenaga kerja outsourcing menjadi karyawan tetap dan menghapus sistem outsourcing di PT. PLN Cabang Sumbawa. Massa akhirnya diterima oleh Asisten I Setda Sumbawa, Drs. Umar Idris dan Manager Cabang PT. PLN Sumbawa, Edy Sumarto, untuk membicarakan persoalan yang menjadi tuntutan massa aksi.

Dalam pertemuan tersebut pada akhirnya menghasilkan 3 hal yang menjadi rekomendasi, yaitu pertama, agar aspirasi yang disampaikan oleh SERPOG dapat ditindaklanjuti kepada Kantor Wilayah PT. PLN di Mataram maupun Kantor PT. PLN Pusat. Kedua, meminta manajemen PT. PLN Cabang Sumbawa agar tidak melakukan tindakan PHK sebelum ada keputusan Menakertrans menyangkut tenaga kontrak outsourcing, dan ketiga  agar manajemen PT. PLN Cabang Sumbawa tidak melakukan mutasi ataupun intimidasi terhadap tenaga kerja outsourcing yang ada. (WS)

 

Kunjungan Pangdam Udayana ke Kab. Sumbawa

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Secara umum wilayah teritorial Kodim 1607/Sumbawa sejauh ini masih kondusif dan belum ditemukan adanya pelanggaran yang berarti. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Pangdam IX/Udayana, Mayjen. TNI. Wisnu B. Tanaya pada saat melakukan kunjungan kerja ke Kab. Sumbawa, Kamis siang (25/10) sekitar pukul 13.30 Wita. "Kondisi stabilitas keamanan wilayah ini agar selalu dijaga dengan melakukan koordinasi dengan aparat terkait dan instansi pemda setempat", tambah Pangdam IX/Udayana.

 

Kedatangan Pangdam IX/Udayana beserta rombongan diterima langsung di Wisma Daerah, dan dilanjutkan kemudian dengan kunjungan sekaligus arahan terhadap seluruh anggota Kodim 1607/Sumbawa bertempat di koridor Makodim. Setelah melakukan kunjungan dan arahan, Pangdam IX/Udayana, Mayjen. TNI. Wisnu B. Tanaya beserta rombongan terbang menuju Benete, Maluk, KSB menggunakan pesawat PT. NNT untuk selanjutnya langsung menuju BIL, kembali ke Makodam Udayana di Bali. (WS)