KPK STN Serbu Kantor Bupati dan Dinas Pertanian Kab. Sumbawa

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Puluhan aktivis Komite Pimpinan Kabupaten - Serikat Tani Nasional (KPK-STN) dan warga Desa Telaga, Kec. Lenangguar, Rabu siang ini (09/01) menyerbu Kantor Bupati Sumbawa untuk menyuarakan persoalan tapal batas antara Desa Telaga, Kec. Lenangguar dengan Desa Senawang, Kec. Orong Telu. Massa yang melakukan aksi long march ini bergerak dari Lapangan Pahlawan, depan Wisma Daerah menuju Kantor Bupati Sumbawa, sambil berorasi. Korlap aksi, Khaeruddin menyatakan bahwa persoalan tapal batas antara dua kecamatan tersebut dikhawatirkan akan memicu konflik horizontal antar warga di dua kecamatan. Sejauh ini mereka sudah menyuarakan hal yang sama dan bertemu dengan Komisi I DPRD Kab. Sumbawa, namun tidak juga menyelesaikan persoalan.

Massa di Kantor Bupati Sumbawa

Asisten I Setda Sumbawa, Drs. Umar Idris didampingi Kadis Pertanian, Ir. Thalifuddin, M.Si., Kadishutbun, Ir. Sigit Wiratsongko, dan Camat Lenangguar, Hartono, SH., menanggapi tuntutan massa menyatakan bahwa pemerintah daerah memperkirakan pada awal Februari 2013 ini keputusan tentang tapal batas tersebut sudah bisa ditetapkan oleh Bupati Sumbawa, dan akan disampaikan kepada pemerintah kecamatan masing-masing untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakatnya.

Setelah puas mendengarkan janji pemerintah daerah, massa KPK-STN bersama warga Desa Telaga bergerak menuju Kantor Dinas Pertanian Kab. Sumbawa untuk menyampaikan persoalan lain, terkait permasalahan pertanian di Desa Telaga. Dalam pertemuan dengan pihak Dinas Pertanian Kab. Sumbawa, massa menuntut penjelasan seputar persoalan pupuk yang langka atau terlambat diterima oleh petani, masalah gapoktan yang sampai dengan saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan ulah oknum PPL yang diduga melakukan pungli dan tidak transparan dalam setiap penyaluran program ke petani.

Kadis Pertanian, Ir. Thalifuddin, M.Si., yang didampingi Camat Lenangguar, Hartono, SH, dan Kapolsek Lenangguar, Suryana, menanggapi hal tersebut mengatakan bahwa pupuk sebenarnya tidak terjadi kelangkaan, namun hanya ada pergantian dari pupuk Urea beralih menjadi pupuk NPK. Pupuk NPK ini masih belum populer dimata petani di Desa Telaga, padahal pupuk NPK merupakan pengganti/alternatif dari pupuk Urea. Sedangkan adanya keterlambatan pendistribusian pupuk lebih disebabkan adanya perubahan mekanisme sistem distribusi, yaitu dari distribusi oleh masing-masing distributor berubah menjadi sistem holding, atau penyatuan distribusi pupuk dari semua distributor terlebih dahulu baru kemudian disebar ke masyarakat. Sementara menyangkut persoalan gapoktan, saat ini Dinas Pertanian Kab. Sumbawa sedang menata gapoktan yang ada, termasuk persoalan pertanggungjawaban dana bantuan sebesar Rp. 100 juta. Sedangkan menyangkut adanya ulah oknum PPL yang diduga melakukan pungli dan tidak transparan, Dinas Pertanian tidak memiliki wewenang untuk itu. Massa disarankan untuk dapat menemui pihak Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kab. Sumbawa, sebagai lembaga yang membawahi para PPL yang ada. (WS)

Taliwang Dilanda Banjir Bandang

Taliwang, WARTASumbawa.

Awal tahun 2013 ini, Selasa (08/01), Kota Taliwang, Kab. Sumbawa Barat (KSB) kembali dilanda banjir bandang, yang memenuhi seisi kota dengan air kotor dengan ketinggian yang beragam, dari setinggi mata kaki orang dewasa sampai dengan ketinggian sekitar 1 meter. Banjir bandang ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sejak sore hingga menjelang pagi hari yang melanda Taliwang. Banjir diketahui mulai naik dan masuk kewilayah pemukiman penduduk diperkirakan sekitar jam 06.00 Wita, akibat pertemuan aliran air dari dua sungai besar yang membelah Taliwang, yaitu aliran sungai Brang Ene dan Brang Rea. Berdasarkan pengamatan WARTASumbawa, sekitar pukul 07.00 Wita, air sudah mulai naik menuju komplek perkantoran Kemutar Telu Centre, dan sekitar pukul 08.00 WITA, seluruh Kota Taliwang dipastikan telah tergenang oleh air.

Banjir di jalur jalan utama di Taliwang

Namun sejauh ini belum diketahui adanya kerugian jiwa akibat banjir tersebut, sedangkan kerugian materiil yang saat ini terpantau secara langsung dilapangan hanyalah rumah pemukiman warga yang terendam. Seluruh kegiatan warga maupun perbankan menjadi lumpuh total, karena tidak ada suplai listrik PLN yang sampai berita ini diturunkan masih padam. 

Walaupun banjir saat ini sudah mulai surut, namun sebagian besar warga masyarakat masih terpaksa mengungsi ke wilayah yang tidak terkena banjir tinggi, terutama yang berada diluar wilayah kota menuju Kec. Seteluk, atau memilih untuk tetap berada dirumahnya sendiri yang bertingkat atau lantai dua. 

Sementara pihak pemerintah daerah, melalui BPBD KSB sendiri sudah melakukan evakuasi dan mendirikan posko-posko, termasuk mendirikan dapur lapangan. Bantuan saat ini sudah didistribusikan oleh beberapa pihak, diantaranya PT. Prasmanan Boga Utama (PBU), PT. Trakindo, dll. (WS)

Tuntut Jalan, Warga Bage Loka 'Serang' PT. NNT dan Dinas PU

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Ratusan massa warga Dusun Bage Loka - Gris, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Bage Loka - Gris (FKMB-G), Senin siang (07/12) mendatangi kantor perwakilan PT. NNT dan Kantor Dinas PU Kab. Sumbawa untuk menuntut pembangunan jalan diwilayah mereka. Aksi yang dikomandani Ketua Yon Maryono, S.Pdi, ini tak pelak membuat arus lalulintas didepan kantor PT. NNT menjadi macet. FKMB-G membawa tuntutan agar jalan lintas utama Lito, Bage Loka-Gris masuk dalam penganggaran APBD Tahun 2013 dan segera melakukan peninjauan serta perbaikan infrastruktur jalan diwilayah tersebut.

Aksi massa di depan Kantor Dinas PU Kab. Sumbawa

Sementara itu dalam aksinya, Yon Maryono menyatakan secara lantang bahwa keberadaan warga masyarakat Dusun Bage Loka dan Dusun Gris, Desa Lito, Kec. Moyo Hulu, ini terkait dengan sarana jalan yang sudah menjadi kebutuhan, dan bukan lagi keinginan semata. jalan lintas utama Lito-Bage Loka-Gris, tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah maupun para penanam saham seperti PT. NNT. Bahkan proposal yang diajukan oleh warga sampai saat ini belum mendapat respon positif dari pihak PT. NNT, sehingga warga menyatakan tidak akan segan-segan untuk menghentikan segala aktifitas yang berkenaan dengan dunia pertambangan, terutama dengan keberadaan PT. NNT.

Namun aksi di kantor milik perusahaan pertambangan multinasional ini tidak berlangsung lama karena tidak ada satupun perwakilan PT. NNT yang mau menemui massa aksi. Massa kemudian bergerak menuju kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Sumbawa dengan membawa tuntutan yang sama. Belum berselang lama melakukan orasi, pihak Dinas PU Kab. Sumbawa langsung berinisiatif mengundang perwakilan massa untuk bertemu langsung dengan pucuk pimpinan di dinas tersebut. Kadis PU Kab. Sumbawa, H.A. Saad Abdullah, ST., yang menerima perwakilan massa di ruang kantornya menyatakan, bahwa terkait dengan tuntutan warga masyarakat Dusun Bage Loka dan Dusun Gris, Desa Lito untuk membangun atau memperbaiki jalan, sebenarnya tidak bisa dilakukan dalam APBD 2013 karena pembahasan APBD 2013 sudah selesai dilakukan dan sudah "diketuk palunya" oleh DPRD Kab. Sumbawa. Namun Dinas PU Kab. Sumbawa akan memberikan jalan keluar yaitu dengan adanya proyek penunjang jalan dahulu untuk tahun 2013, dan bukan pembangunan atau perbaikan/rehab total jalan. Proyek tersebut tidak sama dengan pembangunan ataupun rehab jalan, namun hanya melakukan penambalan sementara dititik langsung ruas jalan yang mengalami kerusakan. Artinya untuk saat ini, menjawab kebutuhan masyarakat Dusun Bage Loka - Gris pada tahun 2013 ini akan digunakan dana penunjang yang ada di Dinas PU Kab. Sumbawa, dan dalam APBD-P 2013 mendatang akan dibuatkan Detailed Engineering Design (DED), sehingga pada tahun 2014 mendatang bisa langsung dimasukkan dan dianggarkan pada APBD 2014. (WS)

Rapat Pleno Terbuka KPUD Sumbawa

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Sebanyak 6 parpol dari 14 parpol sesuai keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang harus dilakukan verifikasi faktual, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Sementara 8 parpol sisanya dinyatakan memenuhi persyaratan. Hasil ini merupakan hasil keputusan rapat pleno terbuka yang dilakukan oleh KPU Kab. Sumbawa, Sabtu (29/12), yang dihadiri oleh sebagian besar pengurus parpol bersangkutan dan insan media tersebut.

Dari sebagian besar parpol yang memenuhi persyaratan tersebut terdapat nama parpol yang saat ini memiliki kursi di DPRD Kab. Sumbawa, sebut saja seperti PDK, Kedaulatan dan PKPB. Sementara parpol yang tidak memenuhi persyaratan didominasi oleh parpol yang sebelumnya ikut menjadi parpol peserta Pemilu tahun 2009 lalu, seperti PDS, PNBKI, PNIM, dan PPDI.

Secara lengkap parpol yang dinyatakan memenuhi persyaratan, yaitu Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Karya Republik, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Kedaulatan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPI), Partai Republik, dan Partai Nasional Republik (NASREP). Sementara parpol yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, yaitu Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM), dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI). Parpol yang tidak memenuhi persyaratan ini didominasi oleh tiga hal, yaitu susunan pengurus yang tidak lengkap, tidak terpenuhinya prosentase keterwakilan perempuan, dan ketidakjelasan keberadaan sekretariat parpol. (WS)

Dies Natalis UNSA di Auditorium Kampus UNSA

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Bertempat di Auditorium Kampus UNSA, Jl. Sering, Sumbawa Besar, Sabtu (29/12) telah dilaksanakan acara wisuda sarjana yang diikuti oleh sebanyak 496 wisudawan/ti dari 5 fakultas yang ada, yaitu FKIP, FE, FT, FISIPOL, dan F-Pertanian. Acara yang juga dihadiri oleh para tamu undangan, terutama orang tua dan kerabat wisudawan/ti ini, berlangsung dengan khidmat dan berlangsung dengan lancar.

Rektor UNSA, Prof. Syaifuddin Iskandar, M.Pd., yang memberikan sambutan dalam acara tersebut pada intinya mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan/ti beserta keluarganya. Dihadapan para wisudawan/ti, juga dipesankan agar para sarjana hasil didikan UNSA ini bisa menjaga nama baik almamater, serta berpegang teguh pada moral dalam setiap penerapan keilmuannya di masyarakat.

Selain mengucapkan selamat dan sukses, Rektor UNSA mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan terhadap semua pihak yang membantu dalam perkembangan dan usaha penegerian UNSA. Ditargetkan pada tahun 2016 mendatang, UNSA sudah menjadi salah satu universitas negeri. Untuk itu saat ini UNSA sedang berupaya mendesak Pemkab Sumbawa dan Pemprop NTB untuk mendukung secara finansial guna mempercepat proses penegerian UNSA. (WS)

Acara Dialog DPC GMNI di SMKN 1 Sumbawa

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

DPC GMNI Sumbawa pada Kamis (20/12) telah menggelar acara dialog dengan tema "Membangun Visi Bersama: Pengakuan Kedaulatan Masyarakat Adat" yang dihadiri oleh berbagai komponen masyarakat, diantaranya mahasiswa, LSM/NGO, komunitas adat, AMAN, akademisi dan kalangan pers. Sayangnya, dalam acara yang dipandu oleh Nurkholis dari insan pers ini, kalangan eksekutif, legislatif maupun LATS yang diundang tidak hadir. "Ada opini bahwa kegiatan ini disabotase, karena isu yang diangkat sangat riskan dan hal in terkait juga dengan kehadiran investasi pertambangan", ujar Nurkholis.

Membuka sesi dialog, Ketua PD AMAN Sumbawa, Jazardi Gunawan, S.IP menyatakan bahwa komunitas adat yang ada diseluruh Indonesia saat ini bergejolak dikarenakan negara telah lupa terhadap keberadaan Komunitas Masyarakat Adat (KMA), padahal KMA tercantum dalam UUD 1945 pasal 2 b. Termasuk keberadaan masyarakat adat di Sumbawa dianggap belum familiar, AMAN ingin membuka cakrawala pola berfikir bahwa apabila tidak ada masyarakat adat, tentunya LATS patut dipertanyakan.

Sementara perwakilan akademisi, M. Saleh Ending, menyorot tentang kondisi komunitas adat saat ini. "Kondisi saat ini bisa saya katakan bahawa komunitas adat ini adalah komunitas orang kalah karena negara. Korporasi sudah mulai memasuki ranah mereka. Artinya sekuat apapun regulasi yang dibuat, KMA tetap pada posisi kalah. Sehingga yang harus kita antisipasi adalah ketika negara bersama dengan kepentingan yang lebih besar, maka kita akan habis", urainya.

Wahidjan dari LSBH yang turut menanggapi dalam acara dialog juga menyatakan bahwa salah satu yang menjadi tugas kita saat ini adalah bagaimana mengkonkretkan definisi hak menguasai negara, karena ada dua hak yang berdasarkan UU, yaitu hak ulayat dan hak menguasai negara. Jika  kedua hak tersebut saling berhadapan, maka hak ulayat menjadi tidak percaya diri karena akan dominan hak menguasai yang dimiliki oleh negara dan ini jekasl akan berakhir dengan konflik horizontal.

Direktur LOH, Yani Sagaroa menambahkan bahwa jika persekutuan terbesar dari masyarakat adat ini adalah negara, maka yang berhak mengakui adalah masyarakat adat. Jadi masyarakat adatlah yang membentuk negara ini. Jika hal ini tidak diakui oleh pihak ekeskutif dan legislatif maka mereka adalah pengkhianat. "Selain secara nasional, internasionalpun mengakui keberadaan masyarakat adat ini. Kalau masyarakat adat terusik dengan adanya investor, maka kewajiban teman-teman untuk mengusir mereka dari wilayah masyarakat adat", imbuhnya dengan bersemangat. (WS)

Demo SP Sumbawa di Sumbawa Besar

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Belum adanya keseriusan pemerintah dalam melindungi Buruh Migran Perempuan sekaligus memperingati Hari Buruh Migran Internasional yang jatuh pada 18 Desember 2012, membuat puluhan massa yang hampir seluruhnya perempuan yang tergabung dalam tergabung dalam Solidaritas Perempuan (SP) Sumbawa melakukan aksinya di Simpang Jam Gadang, dan kemudian melakukan hearing dengan Komisi IV DPRD Kab. Sumbawa dipimpin Ketua BEK SP Sumbawa, Ardani Hatta, selasa siang (18/11) ini.

Dalam aksinya SP Sumbawa mendesak pemerintah untuk beberapa hal, yaitu mengubah paradigma pemerintah dari yang bersifat diskriminatif dan mengkomoditisasi buruh migran menjadi bersifat perlindungan buruh migran yang komprehensif, mempercepat revisi UU No. 39 tahun 2004 atau pembahasan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN), harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan tentang buruh migran di Indonesia, meratifikasi Konvensi ILO No. 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga, merespon cepat kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi buruh migran dan keluarganya, melakukan evaluasi keberadaan PJTKI yang beroperasi di Kab. Sumbawa, dan membangun serta memperkuat mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku trafficking.

Ardani Hatta yang diwawancarai WARTASumbawa dilokasi aksi menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran dan keluarganya dinilai masih belum efektif, walaupun pemerintah telah meratifikasi Konvensi Migran PBB tahun 1990. Sementara untuk tingkat Kab. Sumbawa, Perda No. 21 tahun 2007 juga dinilai tidak efektif karena banyak pasal-pasal didalamnya yang belum secara spesifik memberikan perlindungan kepada buruh migran, termasuk mengatur keberadaan Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (KPTKI) yang selama kurun waktu 4 tahun ini dinilai masih lamban dalam merespon berbagai kompleksitas permasalahan yang dialami buruh migran. (WS)

Hearing Warga Desa Teluk Santong Dengan DPRD Kab. Sumbawa

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Puluhan warga Desa Teluk Santong, Kec. Plampang dipimpin Kadesnya, Ibnu Tahir, mendatangi Kantor DPRD Kab. Sumbawa untuk melakukan hearing dengan lintas komisi dan Ketua DPRD Kab. Sumbawa, H. Farhan Bulkiyah, S.P., Selasa (18/11). Kedatangan warga ini untuk mengadukan persoalan antara warga Desa Teluk Santong dengan Desa Prajak, Kec. Moyo Hilir., setelah sebelumnya warga merasa diintimidasi dan diteror oleh oknum warga Desa Prajak pasca penyerahan barang bukti berupa perahu dan peralatan bom ikan dari perahu oknum warga Desa Prajak yang diamankan oleh warga Desa Teluk Santong ke Polsek Plampang.

Kades Teluk Santong, Ibnu Tahir, dalam kesempatan tersebut mengutarakan bahwa sudah ada keinginan dari warga Desa Teluk Santong untuk melakukan negosiasi, namun upaya ini justru mendapat perlakuan yang berbeda dari oknum warga Desa Prajak. "Akibat penyerahan barang bukti tersebut, membuat oknum warga Desa Prajak melakukan intimidasi terhadap nelayan asal Desa Teluk Santong. Ketika warga ingin melakukan negosiasi, mereka justru melakukan tindakan premanisme dan teror, dengan melakukan penodongan, perampokan, dan bahkan meledakkan bom ikan sebelum mereka membawa perahu milik warga Desa Teluk Santong", urai Ibnu Tahir didepan ketua dan komisi dewan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kab. Sumbawa, Syamsul Fikri AR., S.Ag., M.Si., mengatakan bahwa Komisi I berharap kepada kepolisian untuk melakukan pengamanan terhadap oknum masyarakat yang melakukan illegal fishing karena perbuatan tersebut merupakan musuh negara. "Tidak ada ruang dan waktu bagi oknum masyarakat yang melakukan aksi illegal fishing. Namun juga tidak bisa menjustifikasi semua warga Desa Prajak bersalah, yang perlu ditindak adalah oknum warga", ujarnya. Selain itu Fikri biasa Ketua Komisi I ini dipanggil juga mengancam Pemerintah Kecamatan Moyo Hilir bahwa anggaran untuk pihak kecamatan tidak akan diberikan apabila persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh Camat Moyo Hilir.

Sementara Wakil ketua Komisi II DPRD Kab. Sumbawa, Fitrah Rino, menambahkan bahwa persoalan illegal fishing sudah menjadi persoalan harian yang selalu ada pada Komisi II. Sedangkan terkait dengan pelanggaran ini, Fito panggilan akrabnya menyatakan akan dilakukan tindakan hukum dan tidak ada kata tawar menawar. "Segi penegakan hukum tidak sulit. Pintu masuk dari info awal sudah ada, bahkan sudah sampai menyebutkan nama, lokasi dan kejadiannya. Oleh karena itu perlu segera diproses secara hukum", imbuhnya.

Pada bagian akhir setelah mendengarkan penjelasan dari berbagai pihak, Ketua DPRD Kab. Sumbawa, H. Farhan Bulkiyah, S.P., dalam tanggapannya menyatakan bahwa tidak ada kesimpulan pada acara hearing ini, karena acara ini adalah pertemuan awal. Selanjutnya akan dilakukan pengkajian lebih lanjut apakah akan dibahas pada tingkat komisi atau pimpinan dewan, termasuk kepada unsur Muspida. Namun pada intinya penegakan hukum harus dilakukan. (WS)

FKPPS Batal Demo di Kantor Perwakilan PT. NNT

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

FKPPS kembali berencana melakukan demo ke Kantor Perwakilan PT. NNT Sumbawa Besar, Selasa siang ini (18/11) dengan kekuatan yang lebih besar lagi dibandingkan kemarin yang hanya belasan orang, dan dengan isu tuntutan yang sama. Namun aksi demo kali ini urung dilakukan setelah warga setempat meminta kepada korlap aksi,  Abdul Haris Munandar, untuk membatalkan aksinya karena adanya warga setempat yang sedang berduka.

Namun sebelum bergerak untuk kembali menuju titik start mereka berangkat, massa melampiaskan kekecewaan terhadap PT. NNT dengan kembali melakukan aksi pelemparan plastik berisi air bekas ikan kearah kantor perwakilan tersebut. Setelah puas massa kemudian mengundurkan diri, namun diperkirakan mereka akan bergerak kembali besok (19/11) dengan massa yang sama. (WS)

FKPPS Kembali Datangi Kantor Perwakilan PT. NNT Sumbawa Besar

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

PT. NNT harus bertanggungjawab terhadap adanya kerusakan peradaban lokal di Sumbawa, dan juga harus bertanggungjawab karena telah gagaldalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sudah berharap banyak dengan keberadaan perusahaan pertambangan ini. Demikian sepenggal orasi yang disampaikan Korlap Forum Komunikasi Pergerakan Pembelaan Sumbawa (FKPPS), Abdul Haris Munandar didepan Kantor Perwakilan PT. NNT Sumbawa Besar, Senin siang (17/12) yang dimulai sekitar pukul 11.00 WITA.

Abdul Haris Munandar juga menyorot seputar perekrutan preman-preman oleh PT. NNT yang dibayar hanya dengan Rp. 500 ribu saja. "PT. NNT hanya bisa merekrut preman dalam upaya mengadu domba antar masyarakat sendiri, karena perusahaan ini mengetahui bahwa sumber daya manusia Sumbawa itu rendah. Jika PT. NNT memang berniat baik, mari kita buat kontrak kerjasama dengan kawan-kawan. Jangan mau hanya dibayar Rp. 500 ribu saja, karena kawan-kawan ini berhak mendapatkan lebih dari itu", urai Abdul Haris dari atas kendaraan.

Sedangkan tuntutan yang disampaikan oleh FKPPS, yaitu PT. NNT diharuskan antara lain membangun infrastruktur di Dodo-Rinti, menghentikan rencana pembangunan konveyor dari Dodo-Rinti ke Batu Hijau sepanjang 76 km, melaksanakan rekrutmen tenaga kerja secara transparan, sepakat merubah KK tahun 1986 dengan KK baru atas nama Dodo-Rinti, memisahkan administrasi dan manajemen antara Dodo-Rinti dengan Batu Hijau, dan memberikan kompensasi yang layak kepada masyarakat lokal sebagai ganti rugi atas dampak kerusakan lingkungan dan kearifan lokal.

Dalam aksi tersebut, sempat akan terjadi pembubaran paksa oleh petugas kepolisian ketika massa hendak memaksa melakukan penyegelan menggunakan rantai dan gembok yang telah disiapkan sebelumnya. Namun penyegelan tidak jadi dilakukan, massa hanya melakukan pelemparan plastik berisi air bekas ikan. Massa berjanji akan melakukan aksi kembali pukul 14.00 WITA, tetapi berdasarkan pantauan WARTASumbawa sampai pukul 15.00 WITA, tidak terlihat aktifitas apapun didepan Kantor Perwakilan PT. NNT Sumbawa Besar. Massa juga berjanji akan melakukan aksi serupa selama 3 hari, dimulai hari ini sampai rabu lusa. (WS)