Hari Sumpah Pemuda di Sumbawa Besar

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2012, sebanyak dua kelompok massa, yaitu Pemuda Sadar Samawa (PASS) dan Front Keadilan Rakyat (FKR) melakukan aksi unjuk rasa di Sumbawa Besar, Senin pagi (29/10) sekitar pukul 09.30 Wita. Dalam aksinya massa melakukan aksi long march (berjalan kaki) memutari sepanjang jalan protokol di Sumbawa Besar, sambil berorasi menyangkut persoalan bangsa ini.

 

PASS yang dipimpin oleh Korlapnya, Ary Sanjaya dalam pernyataan sikapnya menyatakan bahwa bangsa Indonesia masih belum berdaulat secara politik karena masih dipengaruhi oleh orang atau bangsa lain, belum bisa mandiri secara ekonomi karena masih menjadi budak dari kapitalisme asing, dan belum bermartabat secara budaya karena masih banyaknya budaya barat yang dicontoh oleh bangsa ini.

Sementara FKR yang dipimpin oleh Korlapnya, Ary Anggara menyatakan tuntutannya antara lain kembalikan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, pendidikan gratis, naikkan harga komoditi petani dan upah buruh sesuai UMP, bangun bendungan, tolak pertambangan, dan hancurkan budaya korupsi. (WS)

Semangat PESAN Dalam Peringatan Sumpah Pemuda

Sumbawa Besar, WARTASumbawa. 

Para pelajar yang tergabung dalam Pelajar Samawa Anti Narkoba (PESAN) melakukan kegiatan malam renungan memperingati Hari Sumpah Pemuda di Lapangan Pahlawan, malam ini (27/10) yang dimulai sekitar pukul 20.00 Wita. Sebanyak 20-an pelajar ini melakukan kegiatan renungan dengan penuh khidmat didampingi oleh pembina PESAN, Edi Susanto. Dalam sambutannya kepada PESAN, Edi Susanto mengatakan bahwa pemuda adalah penerus bangsa. Dipundak para pemuda pemudi ada tanggung jawab yg sangat besar, yaitu salah satunya memerangi narkoba sesuai dengan moto dari PESAN, "Generasi Sehat Jaminan Masa Depan Bangsa". 

Dalam kegiatan tersebut juga terdapat pembacaan teks Sumpah Pemuda, yang dibacakan dengan lantang dan penuh semangat oleh salah seorang pelajar SMAN 1 Sumbawa Besar, Rimas Intan Katari. Sekitar satu jam acara peringatan Sumpah Pemuda tersebut dilakukan oleh anak-anak PESAN. Walaupun satu jam kegiatan itu berlangsung, namun terasa lebih bermakna mengingat hal itu dilakukan oleh generasi bangsa yang perduli akan masa depan bangsa dan negaranya. Salam Pemuda Indonesia !! (WS)

Aksi SERPOG di Kantor Daerah Kab. Sumbawa

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Massa Serikat Pekerja Progresif (SERPOG) Sumbawa kembali melakukan aksi terkait dengan kebijakan penghapusan sistem outsourcing di PT. PLN Cabang Sumbawa, di Kantor Daerah Kab. Sumbawa, Kamis siang (25/10). Puluhan massa SERPOG dipimpin Sofyan 'Koplut' tersebut menuntut adanya pengangkatan menjadi karyawan tetap di PT. PLN Cabang Sumbawa, bagi para tenaga kerja kontrak (outsourcing) yang justru melakukan pekerjaan seperti karyawan tetap PT. PLN. 

"Hasil pengawasan dari pengawas Disnakertrans Kab. Sumbawa mengakui adanya penyimpangan yang terjadi terkait tenaga kontrak (outsourcing) di Kantor PT. PLN Kab. Sumbawa. Hal ini bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", sebut Sofyan 'Koplut" yang ditemui oleh WARTASumbawa.

Adapun tuntutan yang disampaikan oleh SERPOG, yaitu menuntut pengangkatan tenaga kerja outsourcing menjadi karyawan tetap dan menghapus sistem outsourcing di PT. PLN Cabang Sumbawa. Massa akhirnya diterima oleh Asisten I Setda Sumbawa, Drs. Umar Idris dan Manager Cabang PT. PLN Sumbawa, Edy Sumarto, untuk membicarakan persoalan yang menjadi tuntutan massa aksi.

Dalam pertemuan tersebut pada akhirnya menghasilkan 3 hal yang menjadi rekomendasi, yaitu pertama, agar aspirasi yang disampaikan oleh SERPOG dapat ditindaklanjuti kepada Kantor Wilayah PT. PLN di Mataram maupun Kantor PT. PLN Pusat. Kedua, meminta manajemen PT. PLN Cabang Sumbawa agar tidak melakukan tindakan PHK sebelum ada keputusan Menakertrans menyangkut tenaga kontrak outsourcing, dan ketiga  agar manajemen PT. PLN Cabang Sumbawa tidak melakukan mutasi ataupun intimidasi terhadap tenaga kerja outsourcing yang ada. (WS)

 

Kunjungan Pangdam Udayana ke Kab. Sumbawa

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Secara umum wilayah teritorial Kodim 1607/Sumbawa sejauh ini masih kondusif dan belum ditemukan adanya pelanggaran yang berarti. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Pangdam IX/Udayana, Mayjen. TNI. Wisnu B. Tanaya pada saat melakukan kunjungan kerja ke Kab. Sumbawa, Kamis siang (25/10) sekitar pukul 13.30 Wita. "Kondisi stabilitas keamanan wilayah ini agar selalu dijaga dengan melakukan koordinasi dengan aparat terkait dan instansi pemda setempat", tambah Pangdam IX/Udayana.

 

Kedatangan Pangdam IX/Udayana beserta rombongan diterima langsung di Wisma Daerah, dan dilanjutkan kemudian dengan kunjungan sekaligus arahan terhadap seluruh anggota Kodim 1607/Sumbawa bertempat di koridor Makodim. Setelah melakukan kunjungan dan arahan, Pangdam IX/Udayana, Mayjen. TNI. Wisnu B. Tanaya beserta rombongan terbang menuju Benete, Maluk, KSB menggunakan pesawat PT. NNT untuk selanjutnya langsung menuju BIL, kembali ke Makodam Udayana di Bali. (WS)

SERPOG Serbu Disnakertrans Kab. Sumbawa

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Puluhan massa yang mengatasnamakan Serikat Pekerja Progresif (SERPOG) Unit PLN, Rabu siang (24/10) sekitar pukul 10.00 Wita, mendatangi Kantor Disnakertrans Kab. Sumbawa. Mereka menginginkan adanya pertemuan dengan pihak PT. PLN Cabang Sumbawa dengan mediasi Disnakertrans, terkait dengan persoalan status tenaga kerja outsourcing di PT. PLN Cabang Sumbawa. Massa menghendaki agar istilah tenaga outsourcing di perusahaan listrik milik negara ini dihapus, dan segera mengangkat mereka menjadi karyawan tetap. Menurut mereka pekerjaan yang selama ini dilakukan adalah pekerjaan karyawan tetap, namun pada kenyataannya mereka hanya tenaga kontrak (outsourcing), sementara disatu sisi mereka sudah bekerja paling sedikit selama 9 s/d 20 tahun.

"Kami mengatasnamakan SERPOG Unit PLN akan tetap menuntut status kami sebagai karyawan tetap, bukan sebagai karyawan kontrak atau outsourcing", ujar juru bicara SERPOG, Sofyan 'Koplut' saat ditemui oleh WARTASumbawa disela pertemuan. Sementara itu Sekjen SERPOG KASBI, Kamaluddin mengungkapkan bahwa pihak Disnakertrans Kab. Sumbawa harus mengkaji kembali persoalan ini, karena nasib karyawan non tetap di PT. PLN Cabang sama dengan porsi pekerjaan karyawan tetap. 

"Hal ini sama saja dengan penyimpangan hak pekerja yang sudah diatur UU", ungkap Din, sapaan akrabnya kepada WARTASumbawa.

Dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh perwakilan PT. PLN Cabang Sumbawa. Pihak Disnakertrans yang diwakili oleh Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Kab. Sumbawa, Khairil Anwar, S.Sos, tidak berkomentar banyak dalam hal ini, namun hal ini akan dibicarakan secepatnya dengan pihak PT. PLN Cabang Sumbawa. (WS)

Pasca Bentrokan di Bima

Bima, WARTASumbawa.

Pasca bentrokan yang terjadi di Desa Kalampa dan Desa Samili dengan Desa Dadibou yang dibantu oleh Desa Risa dan Desa Donggo Bolo, situasi diwilayah tersebut saat ini mulai berangsur-angsur normal. Pantauan WARTASumbawa terlihat aktivitas masyarakat di kedua desa yang terlibat bentrokan sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Namun keunikan yang muncul pasca kerusuhan yaitu adanya kendaraan polisi yang standby menunggu untuk mengantar dan menjemput pelajar SMP dan SMA menuju kesekolah masing-masing, begitujuga sebaliknya, walaupun masih ada sebagian pelajar yang diantar dan dijemput oleh orang tuanya.  

Sementara itu di dua desa yang bertikai, masih nampak pasukan dari kepolisian yang berjaga-jaga dilokasi untuk menjaga kemungkinan yang bisa saja terjadi, walaupun masyarakat sudah tidak saling serang kembali. Hal ini didasari oleh belum adanya perdamaian diantara pihak yang bertikai. Pihak kepolisian dilapangan yang ditemui WARTASumbawa juga belum bisa memastikan mengenai kepastian jadwal penarikan mundur personil kepolisian dari desa-desa yang bertikai. (WS)

Pembentukan dan Pelatihan Kader Anti Narkoba di Mataram

Mataram, WARTASumbawa. 

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, dalam acara Pembentukan dan Pelatihan Kader Anti Narkoba di Hotel Santosa, Selasa (23/10) menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada satu daerah pun yang dinyatakan bebas dari masalah narkoba. Sebagai konsekuensinya maka aksi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat pemerintahan dan kepolisian. Melainkan tanggung jawab semua elemen masyarakat. Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram, Drs. H. Khalid tersebut juga meminta agar Kader P4GN mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi program P4GN ditengah masyarakat, khususnya warga Kota Mataram.

Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Mataram, Drs. H. Latif Nadjib, MM., menyatakan bahwa kegiatan pembentukan kader Anti Narkoba sebenarnya berjumlah 200 orang, namun pelatihannya dilaksanakan secara bertahap yaitu sebanyak 50 orang per-angkatan. Narasumber kegiatan ini didatangkan dari BPOM, Rumah Sakit Jiwa (RSJ), Kepolisian dan Dinas Kesehatan. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai bekal untuk mendorong percepatan Kota Mataram Bebas Narkoba sebelum tahun 2015. Peserta pelatihan ini sendiri berasal dari organisasi pemuda, mahasiswa, organisasi wanita, mantan pengguna narkoba, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kepala lingkungan, serta para mubaligh se-Kota Mataram. (WS)

Wagub Mengutuk Provokator Aksi Massa di Lombok

Mataram, WARTASumbawa.

Menyikapi persoalan aksi massa di Lombok yang sampai saat ini telah mengakibatkan jatuhnya korban tewas sebanyak 5 orang, Pemprop NTB segera mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi meluasnya isu menyesatkan tentang penculikan anak. Pemprop NTB saat ini telah berkoordinasi dengan Muspida NTB untuk memburu aktor dari penyebar isu yang tidak bertanggung jawab ini.

Dalam pertemuan dengan sejumlah media lokal diruang kerjanya, Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir menyatakan penyesalannya terhadap sikap masyarakat yang telah main hakim sendiri di Polsek Kediri, Lombok Barat, Minggu (21/10). Beliau juga mengutuk provokator penyebar isu yang berimbas pada aksi main hakim sendiri oleh masyarakat.

"Isu penculikan anak ini lebih bersifat adu domba, dan sengaja disebarluaskan oleh oknum tertentu yang tidak ingin melihat NTB maju dan berkembang pesat," jelas Badrul Munir, yang didampingi Kepala Kesbangpoldagri, Nasibun, dan Humas Pemprov NTB, Tri Budiprayitno.

"Untuk mengantisipasi meluasnya isu yang menyesatkan ini, Pemprop NTB telah berkoordinasi dengan jajaran Muspida untuk secepatnya mengambil langkah konkrit", tambah beliau.

Badrul Munir juga meminta kepada aparat keamanan untuk segera mengusut sumber dan aktor penyebar dan aktor penyebar isu yang telah memprovokasi masyarakat sehingga menyebabkan lima orang korban tewas. Pemprop NTB juga telah menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan resah terkait dengan isu penculikan anak ini, karena apabila masyarakat semakin resah maka penyebar isu akan semakin senang. Badrul Munir menambahkan bahwa masyarakat harus secara bersama-sama mengantisipasi konflik yang ditimbulkan oleh isu yang tidak benar. (WS)

Aksi "Carok" di Desa Dadibou, Kab. Bima

Bima, WARTASumbawa.

Saling serang seperti yang terjadi diwilayah Madura atau lebih dikenal istilahnya "Carok" kembali terjadi, Kamis sore (18/10) sekitar pukul 17.00 Wita, sekitar ratusan warga dari Desa Samili dan Desa Kalampa terlibat bentrok fisik dengan ratusan warga gabungan tiga desa, yaitu Desa Dadibou, Desa Risa, dan Desa Donggo Bolo di areal persawahan yang menjadi batas wilayah desa-desa yang terlibat dalam aksi tersebut. Menurut informasi yang diperoleh WARTASumbawa bahwa masyarakat di kedua belah pihak menggunakan senjata tajam jenis parang, tombak, maupun panah. Bahkan diduga juga adanya penggunaan senjata api rakitan oleh kedua belah pihak.

Dalam aksi tersebut, telah jatuh korban sebanyak 4 orang yang berasal dari warga Desa Dadibou akibat terkena panah yang sebagian besar terkena dibagian dada dan punggung. Selain itu juga puluhan gubuk yang berada diareal persawahan milik warga Desa Kalampa telah rata dengan tanah akibat dibakar oleh warga Desa Dadibou.

Pantauan WARTASumbawa bahwa keberadaan aparat dari Brimob maupun TNI tidak banyak membantu situasi dilapangan pada saat bentrokan terjadi. Namun aparat keamanan secara terus menerus melakukan himbauan kepada masyarakat dikeduabelah pihak, bahkan menjelang sore hari atau sebelum memasuki waktu adzan magrib, pihak Polres Bima yang dibantu Brimob dan TNI langsung menghalau massa dari lokasi bentrokan untuk membubarkan massa. Sejauh ini massa telah berangsur-angsur bubar dan kembali kewilayahnya masing-masing, namun terlihat beberapa kelompok massa dari kedua belah pihak masih berjaga-jaga. (WS)

Hearing GPS di Kantor Perwakilan PT. NNT Sumbawa Besar

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Sebanyak 20  orang dari Gerakan Pemuda Selatan (GPS) yang dipimpin oleh Alwan Hidayat, S.Pd. (Juru Bicara GPS), Kamis siang (18/10) melakukan hearing dengan pihak manajemen PT. NNT Perwakilan Sumbawa Besar yang diwakili oleh Eksploration Manager PT. NNT di Dodo-Rinti, H. Kasan Mulyono dan Senior Supervisor Kantor Perwakilan PT. NNT Sumbawa Besar, Edy Sahriansyah. Dalam hearing tersebut GPS mempertanyakan adanya efisiensi yang dilakukan PT. NNT dengan melakukan pengurangan karyawan, namun disisi lain justru PT. NNT telah melakukan perekrutan karyawan yang mencapai 600 orang di proyek Batu Hijau.

"Wacana efisiensi tenaga kerja yang didengungkan oleh PT. NNT hanyalah slogan dan akal-akalan pihak perusahaan. Rencana efisiensi ini justru kontradiktif dengan perilaku perusahaan yang justru melakukan rekrutmen terhadap 600 orang tenaga kerja. Apalagi perekrutan tersebut tidak melalui publikasi di media. Pihak perusahaan telah melakukan strategi untuk mengeliminasi atau mengamputasi keinginan masyarakat yang ingin bekerja atau bergabung di PT. NNT", kata Alwan Hidayat, S.Pd. Disisi lain juga dipertanyakan oleh GPS menyangkut masih adanya kekurangan kuota tenaga kerja di Kec. Ropang sebanyak 14 orang yang belum diakomodir oleh PT. NNT

Sementara itu, Eksploration Manager PT. NNT di Dodo-Rinti, H. Kasan Mulyono, dalam tanggapannya menyatakan bahwa kebijakan pengurangan  tenaga kerja atau efisiensi yang dilakukan oleh PT. NNT merupakan standar perusahaan dan instruksi para pemegang saham. PT. NNT selaku kontraktor pelaksana hanya mentaati keinginan para pemegang saham. Sedangkan menyangkut adanya 14 orang yang merupakan kuota rekrutmen yang masih kurang dari Kec. Ropang, disebabkan adanya persoalan dilapangan. Persoalan perekrutan 203 orang, termasuk didalamnya formasi 14 orang dilakukan ketika perusahaan menggunakan 5 mata bor. Namun dari awal eksplorasi, ternyata perusahaan hanya menggunakan 3 mata bor. Untuk itu, formasi kekurangan kouta dari Kec. Ropang tidak dibutuhkan pada saat ini. Sebagai alternatifnya, pihak perusahaan hanya melakukan penundaan karena ketika akan ada penambahan mata bor akan direkrut kembali. (WS) 

Bima Kembali Bergejolak

Bima, WARTASumbawa.

Belum usai persoalan bentrokan warga Desa Roi dan Desa Roka, serta warga Dusun Godo dan Desa Samili, daerah Bima kembali bergejolak setelah Rabu siang ini (17/10) kembali terjadi bentrokan warga antara Desa Samili dan Desa Kalampa dengan gabungan Desa Dadibou, Desa Risa, dan Desa Donggo Bolo. 

Bentrokan ini dipicu oleh kasus pemukulan dengan menggunakan batu oleh kelompok warga yang diduga merupakan preman dari Desa Samili dan Desa Kalampa yang sedang asyik mabuk, terhadap 2 orang siswa SMA 2 Woha, Kab. Bima asal Desa Dadibou yang saat itu sedang pulang sekolah. Pemukulan itu menyebabkan 2 orang siswa tersebut mengalami luka dibagian kepala dan tangan. Tidak terima dengan insiden pemukulan ini, warga 3 desa, yaitu Desa Dadibou, Desa Risa, dan Desa Donggo Bolo langsung menyerang Desa Samili dan Desa Kalampa.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun oleh WARTASumbawa, akibat penyerangan ini sebanyak 14 orang menjadi korban bentrokan, yaitu 1 orang meninggal dunia a.n. Karman (30 thn) yang diduga tertembak oleh peluru senapan rakitan, dan 13 orang luka-luka terkena panah. Dari 13 orang luka-luka tersebut 10 orang merupakan warga Desa Samili dan Desa Kalampa, sedangkan 3 orang lagi merupakan warga Desa Dadibou. Korban yang luka saat ini sebagian masih berada di Puskesmas Kec. Woha dan sebagian lagi sudah dilarikan ke RSUD Bima untuk penanganan lebih lanjut.

Sampai berita ini diturunkan situasi dan kondisi sekarang ini di kedua wilayah yang bertikai masih mencekam. Pihak aparat keamanan sudah diterjunkan langsung kelapangan, baik Polres Bima maupun Kompi A Senapan Bima, untuk menjaga bentrokan lebih lanjut. (WS)

Sidang Kasus Penangkapan Datu Pekasa

Sumbawa Besar, WARTASumbawa.

Keberadaan Komunitas Adat Pekasa menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sudah terdaftar secara resmi sebagai anggota AMAN sejak tahun 2011, demikian yang dikatakan Sekjen AMAN Pusat, Abdon Nababan dalam sidang ke-12 yang berlangsung di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Rabu (17/10) sekitar pukul 13.30 Wita. Dalam agenda yang berisi pemeriksaan saksi-saksi, pihak pembela menghadirkan dua orang saksi, satu diantaranya adalah Abdon Nababan, Sekjen AMAN Pusat yang sejak Selasa kemarin sudah berada di Sumbawa.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua PN Sumbawa Besar, Moch. Yulihadi, SH., MH. tersebut, Abdon Nababan menyatakan bahwa tim dari AMAN Pusat telah melakukan pengecekan ke lapangan langsung setelah adanya pendaftaran yang dilakukan oleh Komunitas Adat Pekasa pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 Komunitas Adat Pekasa telah resmi terdaftar. Bahkan menurutnya lagi, keberadaan komunitas ini sudah sesuai dengan ketentuan internasional atau PBB.

Sebelum sidang berlangsung, sudah terlihat bahwa persidangan akan dipenuhi oleh massa pendukung Ketua Adat Pekasa yang ditahan. Bahkan massa yang ikut mendukung terlihat berkumpul  untuk memberikan dukungan di ruang tunggu tahanan di Kantor PN Sumbawa Besar. (WS)

Demonstrasi Masyarakat Adat Pekasa di Kantor PN Sumbawa Besar

Sumbawa Besar, WARTASumbawa. 
Sebanyak 25 orang warga yang menamakan dirinya Masyarakat Adat Pekasa, pada Rabu siang (17/10) melakukan aksi solidaritas terhadap kasus yang menimpa Datu Adat Pekasa, Edy Kuswanto. Aksi tersebut bersamaan dengan sidang ke-12 kasus penangkapan Datu Adat Pekasa. Dalam aksinya massa yang dipimpin oleh M. Solihin sebagai korlap aksi, mengutuk aksi pengusiran warga Pekasa oleh aparat dari lahan yang diklaim sebagai tanah adat warga Pekasa. Mereka menganggap bahwa pengusiran tersebut sudah melanggar UU. Atas dasar itu maka penangkapan terhadap Datu Adat Pekasa tidak memiliki dasar hukum, sehingga dipandang perlu untuk dibebaskan dari segala tuduhan yang ada.   

Sementara itu dalam tuntutannya massa meminta kepada pemda dalam menyelesaikan permasalahan Tanah Pekasa, dan meminta Kadishutbun Kab. Sumbawa untuk segera memperjelas status Hutan Pekasa, karena belum memiliki status hukum tetap. Selain itu massa juga menghentikan diskriminasi hukum terhadap Ketua Adat Pekasa.

Aksi Masyarakat Adat Pekasa ini sebelumnya dilakukan di Kantor Dishutbun Kab. Sumbawa, namun tidak ada satupun orang Kantor Dishutbun Kab. Sumbawa yang mau menerima massa. Sebagai tujuan akhir sekaligus bentuk dukungan, maka massa melakukan aksi di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. (WS)